Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)

Tanggal Rapat: 31 Jul 2020, Ditulis Tanggal: 17 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Budi Saddewa Soediro, Direktur Utama Perum Perumnas

Pada 8 Juli 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Perumnas, Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero) tentang pendalaman pada perusahaan BUMN penerima dana talangan. Rapat ini dipimpin dan dibuka oleh Gde Sumarjaya Linggih dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Bali pukul 14:20 WIB. (ilustrasi: republika.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Silmy Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
  • Kondisi keuangan dan dampak Covid-19 pada kinerja keuangan, yakni:
    • Membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja dan pengguna mengalami penurunan yang signifikan berkisar 30-50% yang mengakibatkan beberapa produsen menutup lini produksinya karena rendahnya utilisasi produksi.
    • Terjadi penurunan permintaan industri baja hilir dan industri pengguna sehingga terjadi penurunan penjualan sebesar 30,56%-35,36% dari target awal.
    • Mengakibatkan penurunan EBITDA perusahaan, lalu PT. Krakatau Steel sebagai penyedia produk baja menjadikan industri hilir dan pengguna banyak bergantung pada operasional dan industri tersebut terpukul akibat penurunan permintaan dan kesulitan cash flow.
    • Dengan dukungan Pinjaman Modal Kerja Pemerintah sebesar 3 Triliun rupiah, maka perusahaan dapat memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen yang menggerakkan bisnis industri hilir dan industri pengguna sehingga terjadi peningkatan penjualan 5,48% sd. 6,81% dari kondisi as-is.
    • Dengan pemulihan tingkat penjualan ini, maka PT. Krakatau Steel diproyeksikan dapat meningkatkan EBITDA 24,54% sd. 27,55% dari kondisi semula.
  • Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diperlukan PT. Krakatau Steel, yakni:
    • Jumlah yang diperlukan
      • Dengan penjualan berdasarkan asumsi recovery of QI, arus kas perusahaan akan negatif sejak April 2020;
      • Sejak April, terjadi penurunan permintaan dan penundaaan pembayaran dari konsumen perusahaan. Fasilitas modal kerja saat ini sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk mengatasi dampak penundaan pembayaran dari konsumen yang saat ini alami kesulitan arus kas;
      • Untuk menggerakkan industri hilir melalui realisasi pembayaran konsumen, perusahaan membutuhkan Pinjaman Modal Kerja sebesar USD200 juta (ekuivalen 3 Triliun rupiah) untuk menjaga kontinuitas produksi pasokan barang jadi kepada konsumen;
      • Dengan Pinjaman Modal Kerja, perusahaan menggerakkan industri hilir dan industri pengguna melalui relaksasi pembayaran konsumen untuk menjaga kontinuitas produksi dan pasokan barang jadi;
      • Pengurangan pada Account Receivable karena relaksasi pembayaran konsumen menjadi 180 hari;
      • Dengan relaksasi pembayaran ke konsumen, maka akan membantu dalam pemulihan industri hilir dan industri pengguna.
    • Tujuan penggunaan dana
      • Dengan dukungan Pinjaman Modal Kerja Pemerintah, maka perusahaan dapat memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen yang menggerakkan pasar industri hilir dan industri pengguna sehingga terjadi peningkatan penjualan 6%-7% dari kondisi as-is dan relaksasi pembayaran konsumen menjadi 180 hari;
      • Dengan pemulihan permintaan diharapkan terjadi pemulihan dan pertumbuhan industri dan peningkatan shipment perusahaan yang mendorong kinerja positif pada perseroan;
      • Melalui kinerja positif dan keuangan yang kuat, maka perusahaan dapat terus mendorong industri hilir dan industri pengguna untuk menjalani bisnis menuju kondisi normal.
  • Struktur dan rencana pengembalian PEN
    • Pemerintah memberikan penempatan dana pinjaman atas nama Pemerintah pada perusahaan;
    • Perusahaan menempatkan dana tersebut di special purpose vehicle (SPV) sebagai jaminan pembukuan Letter of Credit (LOC) untuk pembelian bahan baku;
    • Perusahaan membuka LC untuk keperluan pembelian bahan baku;
    • Pada saat LC jatuh tempo akan dilunasi collection revenue dari konsumen melalui mekanisme cash management.Dengan mekanisme tersebut, maka SPV yang ditunjuk tidak terkena Batas Maksimum Pemberian Kredit karena fasilitas trade yang diberikan perusahaan sepenuhnya dijamin oleh Dana Talangan atas nama Pemerintah.

Mohammad Abdul Gani. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
  • Dana dari pinjaman Pemerintah akan digunakan untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan.
  • Program on-farm
    • Perbaikan aset biologis-replanting dengan investasi 413 Miliar rupiah.
      • Peremajaan tanaman sawit dengan biaya 92 juta rupiah per hektar seluas 4.484 Ha.
      • Peningkatan produksi akan terjadi setelah tahun ke-4 secara rata-rata produktivitas 20 ton per ha selama 20 tahun dengan asumsi EBITDA margin 40%.
    • Perbaikan aset biologis-pemupukan dengan investasi 965 Miliar rupiah.
      • Penyelesaian rencana pemupukan yang sudah direncanakan untuk tahun ini.
      • Rencana pemupukan adalah 2,3 Triliun rupiah dan sekitar 69% telah dikontrakkan pada semester I.
      • Bila tidak dilakukan pemupukan penuh, produksi akan turun sebesar 16% pada tahun selanjutnya.
    • Perbaikan sarana dan infrastruktur kebun dengan investasi 652 Miliar rupiah.
      • Perbaikan sarana jalan infrastruktur kebun dengan biaya 100 juta per km untuk 6.520 km jalan untuk menekan biaya transportasi kebun (peningkatan produktivitas tidak dimasukkan dalam perhitungan).
  • Program off-farm
    • Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga dengan investasi 208 Miliar rupiah untuk modal kerja.
      • Pembelian TBS pihak ketiga untuk meningkatkan utilisasi pabrik menjadi 85%.
      • Modal kerja akan digunakan untuk pengadaan TBS dan biaya pengolahan dengan asumsi cash to cash cycle selama 30 hari dengan gross margin 4%.
    • Pembelian Tebu Rakyat (TR) dengan investasi 607 Miliar rupiah.
      • Pemberlian TR (8,5 juta ton untuk 2020) untuk meningkatkan utilisasi pabrik gula PTPN.
      • EBITDA margin diasumsikan 7% untuk TR dengan cash to cash cycle selama 45 hari.
    • Penurunan kerugian (losses) pabrik dengan investasi 1.167 Triliun rupiah.
      • Modernisasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mempertahankan losses di tingkat optimal. Bila tidak dilakukan, losses berpotensi meningkat dari 1,74% ke atas 2,00%.
  • PTPN menggunakan dana dari pinjaman Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan usaha dalam kondisi pasar yang menurun saat ini sehingga dapat menyerap produksi petani, menciptakan permintaan barang dan jasa pemasok, menyediakan bahan baku industri hilir serta menjaga kestabilan perekonomian masyarakat.
    • Petani
      • Pembelian TBS dan tebu oleh PTPN menyerap hasil produksi dan memberikan pembayaran secara teratur untuk menjaga keberlangsungan usaha petani.
      • Perbaikan kerugian pabrik juga mengurangi risiko downtime pabrik sehingga dapat konsisten menyerap hasil produksi petani.
    • Pemasok/vendor
      • Program replanting, pemupukan, perbaikan sarana kebun dan penurunan kerugian pabrik, menyediakan permintaan barang dan menjaga untuk menjaga keberlangsungan usaha pemasok/vendor.
      • Dengan permintaan barang dan jasa yang berlanjut, pemasok/vendor dapat terus mempertahankan tenaga kerja.
    • Pelanggan
      • Peningkatan produksi komoditas misal CPO dan karet, menyediakan bahan baku bagi pelaku usaha produk hilir dari komoditas PTPN.
      • Peningkatan produksi barang konsumsi, menyediakan pasokan bahan pangan dan menjaga harga stabil agar perekonomian masyarakat tidak terganggu.
  • Detail rencana pencairan dan penggunaan pinjaman Pemerintah, yakni:
    • Rencana penggunaan: pinjaman Pemerintah PTPN direncanakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan/atau capital expend yang diperlukan PTPN untuk meningkatkan kinerja.
    • Tahapan pencairan akan dilakukan bertahap dalam periode Juli-Desember 2020.
    • Tahapan pelunasan akan disesuaikan dengan instrumen yang digunakan, namun diharapkan pengembalian baru dimulai setelah cash flow PTPN mengizinkan yaitu setelah tahun ke-8.
  • Pinjaman Pemerintah sebesar 4 Triliun rupiah yang diperkirakan akan diterima pada Juli 2020 diharapkan dapat memiliki tenor selama 10 tahun dengan pembayaran prinsipal menyesuaikan dengan kemampuan operasional Perseroan yaitu sejak 2028.

Budi Saddewa Soediro, Direktur Utama Perum Perumnas
  • Volume penjualan properti di Indonesia mengalami penurunan pada triwulan I 2020 sebesar -30,52% (qtq), jika dibandingkan triwulan IV 2019 sebesar -16,33% (qtq). Data ini berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia).
  • Dampak Covid-19 menyebabkan penjualan pada QI 2020 mengalami penurunan sebesar 50% menjadi sebesar 166 Miliar rupiah, dibandingkan QI 2019 sebesar 421 Miliar rupiah.
  • Dibandingkan dengan 2018-2019, penerimaan kas perusahaan mulai dirasakan penurunannya pada April 2020, dimana penerimaan kas yang sebelumnya pada Maret 2020 sebesar 146 Miliar rupiah, turun secara signifikan (lebih dari 50%) menjadi hanya 60 Miliar rupiah pada April 2020, dan masih mengalami penurunan menjadi 41 Miliar rupiah pada Mei 2020.
  • Profil posisi keuangan perusahaan, yakni:
    • Aset
      • Nilai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perumnas mengalami kenaikan dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) atau Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan sebesar 18% per tahun selama periode tahun 2015-2019. Kenaikan aset pada tahun 2015-2019 dipengaruhi oleh peningkatan piutang dan persediaan tahun berjalan.
      • Adapun komposisi aset Perumnas pada kuartal I 2020 mengalami perubahan jika dibandingkan tahun 2019 terutama pada komposisi piutang dan persediaan karena adanya penerapan PSAK 72. Jumlah piutang per kuartal I 2020 adalah sebesar 1.520 Miliar rupiah (+/-17%), sedangkan persediaan adalah sebesar 5.589 Miliar rupiah (+/-62% ).
    • Liabilitas
      • Nilai liabilitas perusahaan periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 23% per tahun. Kenaikan posisi liabilitas tersebut dikarenakan terdapat penambahan pinjaman untuk pemenuhan modal kerja perusahaan baik dari perbankan maupun penerbitan Medium Term Note (MTN).
      • Penurunan posisi liabilitas pada kuartal I tahun 2020 dikarenakan adanya pembayaran kewajiban pokok MTN jatuh tempo sebesar 200 Miliar rupiah. Sedangkan komposisi liabilitas Perumnas per kuartal I tahun 2020 didominasi oleh pinjaman MTN sebesar Rp3.468 miliar (+/-38%), sedangkan hutang perbankan sebesar Rp1.203 miliar (+/-13%) per kuartal I 2020.
    • Ekuitas
      • Ekuitas perusahaan periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan CAGR 8% per tahun. Pada tahun 2019, ekuitas mengalami penurunan karena membukukan kerugian sebesar 408 Miliar rupiah.
      • Pada kuartal I tahun 2020, Perumnas sudah mengimplementasikan PSAK 72 yang mengakibatkan adanya impairment sebesar 1,1 Triliun rupiah.
  • Inisiatif strategis manajemen dalam atasi dampak Covid-19
    • Isu dampak Covid-19
      • Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan kepada segmen pasar Perumnas karena terganggunya roda perekonomian nasional, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menurun.
      • 90% konsumen Perumnas mengandalkan KPR dari perbankan untuk membiayai pembelian rumah. Karena pengaruh Covid-19, perbankan menahan penyaluran kreditnya.
      • Karena penerapan PSBB, beberapa proyek Perumnas dihentikan sementara pembangunannya oleh kontraktor, sehingga jadwal penyelesaian proyek menjadi terlambat (26 bulan) yang mengakibatkan penambahan biaya operasional proyek sebesar 60 Miliar rupiah.
        • Mahata Tj Barat : Progress saat ini 53%, target selesai yang awalnya dijadwalkan bulan Oktober 2020 menjadi bulan Maret 2021.
        • Mahata Margonda : Progress saat ini 46%, target selesai yang awalnya dijadwalkan bulan Agustus 2020 menjadi bulan Maret 2021.
        • Mahata Serpong : Progress saat ini 18%, target selesai yang awalnya dijadwalkan bulan Juli 2021 menjadi bulan Desember 2021.
      • Akibat dari penurunan penjualan, mengakibatkan Perumnas mengalami permasalahan likuiditas, sehingga berdampak pada kesulitan dalam pemenuhan pembayaran kewajiban pokok MTN jatuh tempo pada bulan Juli dan November tahun 2020 sebesar 600 Miliar rupiah.
    • Inisiatif strategis manajemen
      • Meningkatkan pemasaran melalui digital marketing melalui media sosial, website, e-katalog.
      • Menambah tenaga pemasaran profesional dari eksternal.
      • Membentuk team task force untuk mempercepat penjualan inventory dan penagihan piutang melalui mekanisme club deal/bulk sale, KSO dan lainnya.
      • Menerapkan konsep kerjasama pembiayaan kontraktor melalui mekanisme turnkey project dan/atau project finance.
      • Melakukan restrukturisasi keuangan secara menyeluruh dengan strategi keuangan yang bertujuan untuk kinerja keuangan yang lebih sehat sehingga tingkat efisiensi, efektivitas, profitabilitas, likuiditas, asset turnover dan leverage menjadi terukur dan terjaga.
  • Rencana penggunaan dana pinjaman Pemerintah, yaitu:
    • Pemenuhan kewajiban pokok MTN jatuh tempo pada Juli 2020 sebesar 250 Miliar rupiah dan November 2020 senilai 350 Miliar rupiah serta untuk penambahan modal kerja Perum Perumnas sebesar 50 Miliar rupiah.
    • Adapun penambahan modal kerja tersebut untuk membiayai perbaikan unit persediaan sebanyak 5.000 unit yang tersebar pada tujuh regional dengan rata-rata biaya perbaikan sebesar 10 juta rupiah per unit. Potensi penerimaan kas dari penjualan unit tersebut adalah 1 Triliun rupiah melalui mekanisme retail, club deal dan/atau bulk sales.
  • Mekanisme dan struktur dana pinjaman
    • Dana pinjaman melalui SPV yaitu BUMN (PT. SMF) pada Juni dan Oktober 2020.
    • Jangka waktu dana pinjaman adalah delapan tahun dengan mekanisme pengembalian dana pinjaman pokok dibayar secara bullet payment pada akhir pinjaman dengan imbal hasil sebesar beban bunga yang diperoleh Pemerintah.
    • Pengembalian bersumber dari dana operasional perusahaan atau melalui penjualan atas persediaan baik retail atau bulk sales.
    • Struktur dana pinjaman dibuat dengan konsep perpetuity notes dengan tujuan untuk memperbaiki rasio keuangan dan memperkuat struktur permodalan Perumnas.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan